Utang Impor Pertamina Membengkak ke US$28,3 Miliar Imbas Harga Minyak Melejit

Jakarta — PT Pertamina (Persero) mencatat lonjakan utang usaha jangka pendek untuk modal kerja akibat membengkaknya biaya impor minyak mentah dan produk minyak di pasar global. Berdasarkan data paparan Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026), utang usaha dan liabilitas lain perusahaan per Semester I-2026 mencapai US$28,3 miliar atau naik 17,9% dibandingkan tahun penuh 2025.

Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina Emma Sri Martini menjelaskan bahwa eskalasi geopolitik di Selat Hormuz menjadi pemicu utama keterbatasan pasokan minyak mentah dan produk. Kondisi tersebut mengubah pasar minyak internasional menjadi seller's market, sehingga proses pengadaan impor menjadi jauh lebih mahal dan sensitif terhadap persaingan.

"Kondisi market dari sisi suplai crude dan produk yang kondisinya seller's market, kita sangat kesulitan untuk sourcing impor produk dan crude, ini menjadi sangat mahal crude-nya dan ini berebut di market dan menimbulkan beban keuangan yang cukup berat," papar Emma dalam RDP tersebut.

Lonjakan Harga ICP dan MOPS

Kenaikan beban utang tersebut terdorong oleh peningkatan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 29%, serta lonjakan harga produk MOPS hingga 47% pada Semester I-2026. Pergerakan harga ICP dan MOPS yang melonjak tinggi turut memberikan tekanan langsung pada harga pokok produksi kilang perseroan.

Menipisnya pasokan minyak mentah dan produk di pasar global membuat proses pengadaan impor menjadi lebih mahal. Emma menegaskan bahwa kondisi geopolitik yang masih volatil terkait harga crude price dan MOPS menimbulkan beban dari sisi keuangan perusahaan.

"Terlihat juga kenaikan beban utang usaha kita meningkat relatif cukup tajam dibandingkan tahun lalu," ujarnya.

Sebagai perusahaan energi milik negara, Pertamina menghadapi tantangan ganda antara menjaga pasokan energi nasional dan mengelola beban utang yang membengkak. Pemerintah melalui DPR RI menyoroti kondisi ini dalam RDP Komisi VI sebagai bagian dari pengawasan terhadap kinerja keuangan BUMN sektor energi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai langkah mitigasi lanjutan yang akan diambil Pertamina untuk menekan beban utang impor tersebut. Namun, kondisi pasar minyak global yang masih volatil menjadi perhatian utama dalam pengelolaan keuangan perseroan ke depan.