Bogor, KILASNESIA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan terdapat 1,9 juta wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2025. Temuan ini menjadi dasar DJP mengirimkan surat pengingat kepada ratusan ribu wajib pajak.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa dari total 1,9 juta wajib pajak tersebut, DJP telah mengirimkan pengingat melalui surat elektronik kepada 475.698 wajib pajak atas 3,72 juta bukti pemotongan. "Kalau secara total, termasuk yang nilai bukti potongnya di bawah Rp100.000, terindikasi ada 1,9 juta wajib pajak yang menghapus bukti potongnya," ujar Bimo dalam Media Gathering DJP di Bogor, Kamis (12/11/2026).

Bimo menjelaskan modus yang terdeteksi, misalnya wajib pajak yang memiliki 10 proyek pada 2025 namun hanya melaporkan delapan proyek dalam SPT. Akibatnya, status SPT yang seharusnya kurang bayar menjadi nihil atau nilai kurang pajaknya berkurang. Kriteria pengingat yang dikirim DJP meliputi bukti pemotongan berstatus valid dan telah dilaporkan penerbit pada SPT Masa PPh Pasal 21, jenis pajak non-final, nilai PPh pada seluruh bukti potong yang dihapus minimal Rp100.000, serta NPWP pada bukti potong sama dengan NPWP pada SPT Tahunan 2025.

Sebaran Nilai Bukti Potong

Dari sisi sebaran, Bimo merinci sebanyak 312.546 wajib pajak berada pada kelompok nilai Rp100.000 sampai Rp1 juta. Sementara itu, terdapat 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan di atas Rp1 miliar. "Di sisi nilai PPh, kelompok terbesarnya adalah Rp10 juta hingga Rp100 juta, yaitu sekitar Rp0,72 triliun dari 26.760 wajib pajak. Jadi kami betul-betul kawal sampai detail," tambahnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya DJP memperkuat kepatuhan pelaporan pajak melalui pendekatan berbasis data dan pengawasan administrasi. Wajib pajak yang menerima pengingat diharapkan segera melakukan pembetulan SPT agar kewajiban perpajakannya sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya diterima.

DJP menegaskan bahwa pemantauan dilakukan secara menyeluruh terhadap bukti potong yang dilaporkan penerbitnya. Masyarakat diimbau untuk tidak mengabaikan surat pengingat yang telah dikirimkan dan segera berkoordinasi dengan kantor pajak terdekat apabila terdapat perbedaan data.