JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa dunia tidak kekurangan komitmen dalam merespons perubahan iklim. Yang dibutuhkan saat ini adalah perubahan mendasar di level implementasi, khususnya bagaimana komitmen tersebut dijalankan sampai ke tingkat daerah. Pesan itu disampaikan Tamsil dalam pidato kunci bertajuk "From Commitments to Communities" pada 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya Expo Center, Turki, Kamis (12/11).
Tamsil tampil sebagai pembicara kunci dalam sesi dialog di Paviliun Indonesia, Blue Zone, dengan tema "From NDC to Deal: Turning the National Climate Commitment into Investable, Bankable Project Pipelines". Ia menyampaikan pidato mewakili Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, yang kembali lebih awal ke Indonesia karena dinamika politik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kita tidak lagi membutuhkan terlalu banyak perundingan. Kita juga tidak kekurangan komitmen dan janji, karena semuanya sudah cukup banyak disampaikan," ujar Tamsil dalam pidatonya, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima redaksi.
Menurutnya, yang dibutuhkan sekarang adalah manifestasi komitmen dalam bentuk pembiayaan, infrastruktur, dan penyesuaian kebijakan untuk mentransformasi sektor industri agar lebih ramah lingkungan. Tamsil menilai, benturan kepentingan antarnegara membuat berbagai COP belum menuntaskan persoalan perubahan iklim, meski COP30 di Brasil telah menghasilkan peta jalan untuk menekan deforestasi dan mempercepat peralihan dari bahan bakar fosil.
Gagasan The Next Mile of Climate Democracy
Dalam forum tersebut, Tamsil mengajukan gagasan "The Next Mile of Climate Democracy" sebagai mata rantai yang menghubungkan keputusan global dan nasional dengan kehidupan masyarakat di daerah. Menurutnya, daerahlah yang paling merasakan dampak perubahan iklim, tempat solusi lahir, dan tempat investasi global harus memberi manfaat langsung.
"Masyarakat daerah bukanlah penerima pasif kebijakan iklim. Keputusan terkait iklim harus dirumuskan bersama, bukan semata-mata ditujukan bagi mereka sebagai objek," tegasnya.
Tamsil mengingatkan bahwa kelompok yang paling rentan justru menanggung beban terberat. Ia mencontohkan bagaimana petani menghadapi musim yang sulit diprediksi, nelayan berjuang menghadapi perubahan kondisi laut, dan warga pesisir serta pulau kecil terancam kehilangan rumah, tanah, dan sumber penghidupan. Karena itu, keberhasilan kesepakatan iklim tidak cukup diukur dari janji, tetapi dari kerja sama nyata antarnegara.
Tamsil juga menekankan bahwa komitmen iklim nasional harus ditopang kesiapan kota dan daerah. Daerah membutuhkan kejelasan pembagian peran, ketersediaan data, kapasitas teknis, dan akses pembiayaan agar aksi rendah karbon benar-benar menurunkan emisi sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat.
Dalam pidatonya, Tamsil memperkenalkan paradigma Green Democracy yang digagas oleh Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, Green Democracy menempatkan partisipasi warga sebagai fondasi pengambilan kebijakan iklim yang inklusif dan berkeadilan.