YOGYAKARTA — Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan sikap tegas menolak aparat keamanan yang melakukan penindakan dengan gas air mata, termasuk menggunakan kendaraan taktis (rantis), hingga masuk ke kawasan kampus saat menghalau massa aksi yang menyampaikan pendapat. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro, dalam jumpa pers di UGM Yogyakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Wening, informasi terkait rantis yang masuk ke kawasan UGM ketika menghalau massa aksi pada 10 November 2026 masih simpang siur. Namun, ia menegaskan bahwa kampus merupakan tempat yang nyaman untuk melakukan aktivitas pendidikan, sekaligus menjadi tempat aman dan dijamin bebas dari segala bentuk kekerasan. "Kami sangat menolak dan saya kira semua warga UGM juga sepakat bahwa tidak seharusnya yang namanya aparat itu masuk, masuk ke dalam wilayah UGM dengan gas air mata dan lain sebagainya," kata Wening.
Wening menekankan bahwa posisi kampus sebagai ruang belajar harus dipahami oleh semua pihak. "Yang penting bagi kami, ketika itu sudah masuk ke area di mana UGM berada dan wilayah tersebut adalah wilayah vital beraktivitas akademik, yang itu kebebasan dijamin, maka setiap bentuk kekerasan dari aparat itu kami menolak," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa penolakan kekerasan terhadap massa aksi bukan soal berada di dalam atau di luar kampus. Kekerasan terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, menurutnya, perlu dicegah di mana pun.
"Karena di dalam institusi pendidikan, kami mengajarkan orang untuk tidak melakukan kekerasan. Sehingga salah satu cara yang kami lakukan adalah melarang orang-orang yang melakukan kekerasan entah itu dari siapapun, dari aparat, internal manapun, lembaga manapun, kami tolak," tegas Wening. UGM sebagai institusi pendidikan berharap tidak ada kekerasan terhadap massa aksi, terutama mahasiswa, ketika menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah karena langkah tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi.
Wening juga menyampaikan pandangan bahwa proses mahasiswa melakukan kritik dan protes seharusnya mendapat apresiasi dari negara. "Proses mahasiswa melakukan bentuk-bentuk kritik protes itu sebetulnya seharusnya negara berterima kasih, karena masih ada yang memberikan masukan. Justru ketika masukan tidak ada, dan semuanya mengatakan 'oke', itu harusnya hati-hati," katanya. Ia menambahkan bahwa UGM selaku lembaga pendidikan tinggi negeri sangat terbuka dengan kritik dan masukan dari para mahasiswa ketika ada kebijakan atau keputusan kampus yang dinilai tidak tepat.
"Karena justru ketika mahasiswa, akademisi memberikan masukan itu harusnya berterima kasih. Dan kita di UGM ketika ada mahasiswa yang memberikan masukan kita berterima kasih," ujar Wening. Pernyataan ini menegaskan komitmen UGM dalam menjaga kebebasan akademik dan mendukung partisipasi mahasiswa dalam proses demokrasi, sekaligus menolak segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan.