JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidyat menyoroti nasib kelompok rentan dalam upaya transisi energi bersih di Indonesia. Pemerintah menempatkan prinsip keadilan dan inklusivitas sebagai bagian penting dari transisi karbon. Kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, dan komunitas pesisir harus memperoleh ruang partisipasi serta akses yang setara untuk memanfaatkan kebijakan iklim.
"Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif dan berkelanjutan," tegas Jumhur dalam keterangan resminya, Selasa (10/11). Ia menambahkan bahwa transisi energi bersih perlu berjalan bersama penciptaan lapangan kerja yang layak dan peningkatan akses energi bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur saat menghadiri Ministrial Dialogue bertajuk "Strengthening Climate Resilience and Shared Prosperity through Collaborative Action and Strategic Net-Zero Pathway" di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Turki pada Senin (9/11). Forum internasional itu menjadi momentum bagi Indonesia untuk menegaskan komitmennya terhadap pembangunan rendah karbon yang tidak meninggalkan kelompok mana pun.
Solusi Berbasis Alam dan Ketahanan Iklim
Di sisi lain, Jumhur menekankan bahwa solusi berbasis alam (nature-based solution) melalui perlindungan hutan, pemulihan gambut dan mangrove, serta pengelolaan lahan berkelanjutan terus dioptimalkan. Langkah ini bertujuan menekan emisi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut meliputi pembukaan peluang ekonomi, perluasan akses energi, penciptaan lapangan kerja, serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Jumhur menegaskan bahwa ketahanan iklim perlu diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan nasional, penganggaran, pelaksanaan di daerah, hingga pemantauan dan evaluasi.
Ia menyebut risiko dan kerentanan iklim harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor, termasuk tata ruang, pembangunan infrastruktur, pertanian, pengelolaan air, serta kesehatan masyarakat. "Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat," ujar Jumhur.
ProKlim dan Aksi Lokal
Jumhur menilai kebijakan adaptasi tidak dapat berjalan sebagai program lingkungan yang terpisah dari agenda pembangunan. Kebijakan nasional juga perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal. Salah satu program yang disebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung adalah Program Kampung Iklim (ProKlim).
Program ini dinilai menjadi wadah bagi masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Jumhur juga menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor yang melibatkan seluruh elemen bangsa untuk mempercepat aksi iklim. Ia menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan bersama yang memerlukan kolaborasi semua pihak.
Dengan penekanan pada keadilan dan inklusivitas, pemerintah berharap transisi energi bersih di Indonesia tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, termasuk bagi kelompok rentan yang selama ini sering terpinggirkan.