JAKARTA, KilasNesia — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tinggi Administrasi Negeri (PTUN). Langkah ini segera menimbulkan reaksi kontras dari berbagai elemen hukum dan politik.
Berdasarkan informasi yang terkumpul di redaksi, Gibran telah menemui Prabowo untuk menyampaikan niatnya mengajukan upaya bukti keabsahan ijazah di PTUN. Namun, sejumlah ahli hukum menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengubah putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berlaku tetap. Ketua Umum Himpunan Advokat Indonesia, Margarito, menilai langkah Gibran sia-sia karena tidak dapat mengubah putusan MA. Serupsi serupa disampaikan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan upaya tersebut "nggak ada gunanya." Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menilai langkah itu tidak masuk akal.
Di tengah perdebatan, PTUN tetap memproses berbagai perkara administrasi negara. Sebagai contoh, PTUN Padang sebelumnya telah membatalkan izin tambang di Padang Pariaman, yang dinilai sebagai kemenangan warga Kasang. Hal ini menunjukkan fungsi PTUN sebagai pengawal hukum administrasi negara yang berjalan secara independen dari isu politik mendasar.
Redaksi KilasNesia akan terus memantau perkembangan hukum ini secara objektif. Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan informasi tidak terverifikasi mengenai status keabsahan ijazah Wakil Presiden hingga putusan resmi dari pengadilan dikeluarkan.