KLUNGKUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung, Bali, membahas rencana perubahan susunan organisasi perangkat daerah (OPD). Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya menyesuaikan struktur perangkat daerah dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah tersebut.
Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom menekankan bahwa penyusunan struktur OPD perlu dilakukan secara tepat dan cermat. Hal itu disampaikannya saat ditemui di Kantor DPRD Klungkung, Bali, Rabu (11/11/2026).
"Penataan ini menjadi bagian dari upaya menyesuaikan struktur perangkat daerah dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik," ujar Anak Agung Gde Anom.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan organisasi sebaiknya didasarkan pada kebutuhan daerah, bukan sekadar penyesuaian administratif. Menurutnya, landasan kebutuhan riil akan menentukan kualitas struktur yang dibentuk.
"Dengan demikian, struktur yang dibentuk dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah secara efektif," lanjutnya.
Dorong Kajian dan Masukan Relevan
DPRD mendorong agar pembahasan rencana perubahan susunan OPD dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan efektivitas kerja pemerintahan. Masukan dan kajian yang relevan dinilai diperlukan agar rumusan perubahan dapat menjawab kebutuhan organisasi sekaligus mendukung kualitas layanan kepada masyarakat.
Dalam konteks tata kelola daerah, penataan OPD menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap unit kerja memiliki fungsi dan beban tugas yang jelas. Struktur yang tepat diharapkan mempercepat koordinasi antarperangkat daerah, meminimalkan tumpang tindih kewenangan, serta memperjelas alur pelayanan kepada warga.
DPRD Kabupaten Klungkung menegaskan bahwa ketepatan susunan OPD bukan sekadar persoalan formalitas administratif. Penataan yang cermat akan berdampak langsung pada efektivitas program pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.
Pembahasan ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan perubahan organisasi. DPRD berharap rumusan akhir nantinya benar-benar mencerminkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klungkung, sehingga struktur yang terbentuk mampu menjawab tantangan pelayanan di tingkat daerah.
Dengan penekanan pada ketepatan dan kecermatan, proses penataan susunan OPD di Klungkung diarahkan untuk menghasilkan organisasi perangkat daerah yang ramping fungsi, jelas kewenangan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.