Yogyakarta — Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI mendorong harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya mengurai persoalan disharmoni hukum yang dinilai tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan persoalan struktural. Hal ini disampaikan dalam forum Focus Group Discussion (FGD) di Kantor DPD RI DIY, Kota Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum GKR Hemas menegaskan harmonisasi regulasi tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan aturan di daerah, melainkan memastikan otonomi daerah dapat berjalan secara optimal. "Harmonisasi bukan untuk menyeragamkan regulasi daerah. Harmonisasi justru diperlukan agar otonomi daerah dapat berjalan secara optimal," kata GKR Hemas dalam forum tersebut.
Menurut dia, persoalan disharmoni regulasi tidak selalu bermula dari daerah, sehingga upaya harmonisasi harus tetap menghormati kewenangan daerah agar dapat berjalan bersama. "Harmonisasi tanpa penghormatan terhadap daerah akan kehilangan makna otonomi. Sebaliknya, otonomi tanpa keselarasan hukum akan menghadapi ketidakpastian," ujarnya.
GKR Hemas menyoroti posisi strategis DPD RI melalui BULD dalam pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (raperda) maupun peraturan daerah (perda). "Melalui DPD RI yang tersebar di 38 provinsi, BULD memiliki kedekatan dengan persoalan daerah sekaligus perspektif nasional untuk persoalan regulasi," katanya.
Untuk mengurai persoalan regulasi daerah, menurut dia, diperlukan kesediaan untuk saling mendengar, keberanian mengevaluasi kebijakan, serta komitmen memperbaiki sistem secara bersama-sama. "Tidak akan terurai apabila setiap lembaga hanya melihat persoalan dari sudut kewenangannya sendiri," tegasnya.
Kualitas Pembentukan Perda Jadi Sorotan
Dalam forum yang sama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Prof. Umbu Rauta menyoroti kualitas pembentukan peraturan daerah, khususnya terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang masih bersifat reaktif dan didominasi rancangan peraturan daerah delegasi. "Sementara, naskah akademik dalam sejumlah kasus masih sebatas formalitas dan pembagian peran pengawasan belum jelas," katanya.
Umbu mendorong adanya standar mutu naskah akademik, pelibatan masyarakat sejak tahap identifikasi masalah, serta penerapan Omnibus Perda Tematik untuk mengurangi tumpang tindih regulasi. Menurut dia, disharmoni regulasi merupakan persoalan struktural yang bersumber dari berbagai faktor, mulai dari aturan nasional yang belum selaras, pembagian kewenangan yang multitafsir, hingga kebijakan sektoral yang terus berubah.
Penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui revisi peraturan daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan DPD secara bersama-sama. "Keberhasilan harmonisasi regulasi harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat, antara lain melalui kemudahan penerapan aturan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perlindungan terhadap hak masyarakat," ujarnya.
FGD ini menjadi bagian dari upaya BULD DPD RI memperkuat koordinasi legislasi antara pusat dan daerah. Dengan harmonisasi yang menghormati kewenangan daerah, diharapkan tercipta kepastian hukum yang mendukung pelayanan publik dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.